Menteng Kleb: Tantangan Transisi Menkeu Purbaya dan Pentingnya Kembali ke Khittah Konstitusi

Jakarta – Analis ekonomi dari Menteng Kleb, Kusfiardi, mengungkapkan bahwa harapan masyarakat terhadap inovasi besar di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai bertabrakan dengan kenyataan fiskal yang tidak fleksibel. Memasuki pertengahan 2026, optimisme mengenai “akselerasi pertumbuhan” yang dijanjikan saat Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati kini mulai memudar, seiring dengan rilis data ekonomi yang tidak memenuhi harapan.

Pertumbuhan Ekonomi yang Melenceng dan Meningkatnya Risiko Fiskal

Kusfiardi mencatat bahwa narasi sebagai “akselerator pertumbuhan” yang diusung oleh Purbaya tampaknya gagal menerobos berbagai hambatan struktural. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026 hanya mencapai 5,1%, jauh dari target ambisius pemerintah yang ditetapkan sebesar 5,7%.

“Strategi pengeluaran yang agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi motor penggerak utama belum mampu memberikan dorongan signifikan pada sektor riil. Sementara itu, konsumsi rumah tangga justru tertekan oleh inflasi pangan dan energi yang terus-menerus,” ujar Kusfiardi saat memberikan pernyataannya di Jakarta.

Kegagalan transformasi ini juga terlihat dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang semakin mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang mencapai 2,92% menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia hampir habis. Alih-alih digunakan untuk investasi produktif, anggaran justru diserap oleh pembengkakan subsidi energi akibat tingginya harga minyak global, serta beban bunga utang yang kini menembus angka Rp500 triliun.

“Digitalisasi melalui Core Tax System yang dijanjikan akan meningkatkan penerimaan secara instan juga belum terwujud. Rasio pajak Indonesia pada 2025 justru merosot menjadi 9,31%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%. Kondisi ini menciptakan persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak yang agresif terhadap perusahaan lama dibandingkan memperluas basis ekonomi yang sehat,” tambahnya.

Kelambanan Respons Geopolitik dan Krisis Koordinasi KSSK

Lebih lanjut, Kusfiardi menyoroti lambannya respons otoritas fiskal dalam mengatasi dampak geopolitik akibat meningkatnya ketegangan antara AS dan Israel di Iran. Situasi ini dibiarkan tanpa arahan yang jelas, di mana Purbaya, selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dianggap tidak menunjukkan inisiatif koordinasi yang solid dalam melindungi sektor keuangan nasional.

“Ketidakhadiran kepemimpinan yang strategis di KSSK membuat pasar kehilangan pegangan. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam kedua setelah KOSPI, sementara nilai tukar Rupiah terpuruk dan berada di level psikologis baru Rp17.002 per dolar AS. Ini merupakan sinyal bahaya bahwa sektor keuangan kita sedang berjalan tanpa pemandu di tengah badai,” tegasnya.

Krisis Kepercayaan di Pasar Global

Dampak dari situasi ini mulai tampak di pasar keuangan. Kepercayaan investor global tergerus karena kekhawatiran terhadap risiko populisme fiskal yang lebih mengutamakan janji politik jangka pendek, seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dibandingkan dengan penguatan fundamental ekonomi. Hal ini terlihat dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang mencapai 7,1%, yang berakibat semakin tingginya biaya utang negara.

“Transisi kepemimpinan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa pada akhirnya dinilai lebih bersifat kosmetik dalam hal komunikasi, sementara secara substansi, Indonesia terjebak dalam risiko fiskal yang lebih tinggi dengan pertumbuhan yang tetap medioker,” tegas Kusfiardi.

Mendorong Otoritas Fiskal yang Berbasis Konstitusi

Dalam menghadapi dinamika global yang tidak menentu di tahun 2026, Menteng Kleb menekankan pentingnya arah kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan amanat konstitusi, UUD 1945. Kusfiardi merumuskan empat pilar kepemimpinan fiskal yang dibutuhkan Indonesia ke depan:

• Teknokrat Populis dengan Kredibilitas Global: Diperlukan sosok “Arsitek Strategis” yang mampu menjaga kepercayaan pasar dan menekan biaya utang, sekaligus memiliki empati domestik untuk melakukan redistribusi aset melalui pajak yang adil.
• Productive Safety Net: Kebijakan fiskal harus beralih dari bantuan sosial konsumtif ke bantuan produktif. Transformasi subsidi menjadi alokasi belanja produktif bagi kelompok bawah dan menengah merupakan langkah penting untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
• Kedaulatan dan Kemandirian Fiskal: Kebijakan fiskal harus berfungsi sebagai alat perlindungan bagi industri domestik dan investasi dalam kedaulatan pangan serta energi (benih, pupuk, teknologi) agar tidak tergantung pada modal asing yang berfluktuasi.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem perpajakan tidak boleh hanya menjadi alat untuk “berburu di kebun binatang”. Harus ada transparansi di mana kelompok super-kaya berkontribusi secara lebih besar, didukung oleh pengawasan publik yang ketat untuk meminimalisir kebocoran dalam proyek strategis.

Melihat kegagalan pencapaian target dan lemahnya koordinasi di tengah krisis, Menteng Kleb menegaskan bahwa perbaikan kebijakan saja tidak lagi cukup. Diperlukan langkah-langkah radikal untuk memulihkan kepercayaan pasar dan masyarakat.

“Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan pergantian terhadap jajaran menteri ekonomi, termasuk Menteri Keuangan. Kepemimpinan saat ini telah kehilangan relevansi dan gagal menjawab tantangan zaman. Tanpa penyegaran figur Menteri di Bidang Ekonomi tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam risiko fiskal yang lebih tinggi dengan pertumbuhan yang medioker,” kata Kusfiardi.

“Indonesia tidak lagi membutuhkan mereka yang hanya mahir dalam teori akademis atau sekadar berjanji di atas panggung politik. Kita memerlukan ‘Otoritas Fiskal’ yang mampu menyeimbangkan disiplin anggaran dengan keberanian intervensi ekonomi untuk masyarakat kecil demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur,” tutup Kusfiardi.