Anggaran untuk sektor pertahanan seringkali dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh negara demi menjaga kedaulatan dan keamanan. Namun, dalam konteks dinamika geopolitik yang terus berubah, perkembangan teknologi yang cepat, dan persaingan ekonomi yang semakin tajam, sudah saatnya untuk mengubah pandangan tersebut.
Peran Pertahanan dalam Ekonomi Nasional
Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc., menegaskan bahwa sektor pertahanan tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai alat untuk menjaga keamanan negara. Sektor ini juga harus berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, industrialisasi, serta peningkatan daya saing bangsa.
Dalam karya tulisnya berjudul “Membangun Ekonomi Pertahanan Indonesia: Dari Beban Anggaran Menjadi Mesin Pertumbuhan Nasional”, Budhi menjelaskan bahwa paradigma ekonomi pertahanan modern memposisikan pengeluaran untuk pertahanan sebagai investasi strategis yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
“Pertahanan seharusnya tidak menjadi beban bagi anggaran negara, melainkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan nasional jika dikelola dengan baik dan terintegrasi dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya, menegaskan pentingnya pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran pertahanan pada tanggal 11 Juni 2026.
Menurut Budhi, pandangan ini sejalan dengan pendapat Profesor Ron Matthews dari King’s College London. Ia berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan di bidang pertahanan tidak hanya diukur dari besaran anggaran militer atau jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan untuk mengkonversi pengeluaran pertahanan menjadi kapasitas industri, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi.
Dalam kerangka ini, negara akan memperoleh dua keuntungan sekaligus: dividen keamanan dan dividen ekonomi.
Potensi Besar Indonesia dalam Ekonomi Pertahanan
Budhi menilai Indonesia memiliki alasan yang cukup kuat untuk mendorong paradigma ekonomi pertahanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan strategis Indo-Pasifik, Indonesia memerlukan kekuatan militer yang modern dan didukung oleh teknologi mutakhir.
Namun, pembangunan kekuatan pertahanan ini harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas.
“Setiap investasi dalam sektor pertahanan harus mampu memperkuat industri domestik, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas kapabilitas riset dan pengembangan, serta mendorong inovasi baru,” tambahnya.
Budhi memberikan contoh dalam pengadaan pesawat tempur, kapal perang, radar, satelit, drone, dan sistem keamanan siber yang tidak hanya meningkatkan kemampuan bertempur, tetapi juga dapat memperkuat industri dalam negeri.
Inspirasi dari Negara Lain
Budhi juga menyoroti keberhasilan Korea Selatan yang berhasil membangun industri pertahanan modern setelah sebelumnya bergantung pada impor alutsista.
Dengan kebijakan yang konsisten, kini industri pertahanan Korea Selatan menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional dan berhasil menembus pasar ekspor internasional.
Situasi serupa juga terlihat di Turki, yang dalam dua dekade terakhir sukses mengembangkan industri pertahanan berbasis riset dan inovasi.
“Ekspor drone, kendaraan tempur, kapal perang, dan sistem elektronik pertahanan telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta memperkuat posisi diplomasi Turki di panggung dunia,” jelasnya.
Menurut Budhi, pengalaman dari kedua negara tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kekuatan militer dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi jika diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional yang tepat.
Membangun Basis Industri Pertahanan Nasional
Budhi meyakini bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi yang cukup baik melalui keberadaan berbagai industri strategis nasional yang memproduksi pesawat terbang, kapal perang, kendaraan tempur, radar, hingga munisi.
Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana membangun ekosistem ekonomi pertahanan yang menghubungkan industri, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, serta pengguna akhir dalam sebuah rantai nilai yang terintegrasi.
Konsep ini dikenal sebagai Defence Industrial Base atau basis industri pertahanan.
“Dengan adanya basis industri pertahanan yang kuat, setiap proyek pertahanan akan menciptakan permintaan bagi industri pendukung, mendorong inovasi teknologi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian nasional,” tambahnya.
Inovasi dan Potensi Ekspor
Budhi juga menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan sektor pertahanan sebagai pendorong inovasi teknologi.
Ia mengingatkan bahwa banyak teknologi yang saat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti internet, GPS, satelit, mesin jet, material komposit, dan kecerdasan buatan, berasal dari kebutuhan sektor pertahanan.
Fenomena ini dikenal dengan istilah technology spillover effect, yaitu penyebaran manfaat teknologi dari sektor militer ke sektor sipil.
Oleh karena itu, investasi pertahanan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan di sektor-sektor lain seperti kesehatan, energi, transportasi, pendidikan, pertanian, dan ekonomi digital.
Di samping itu, Budhi melihat peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertahanan ke kawasan Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Pasifik.
Produk-produk seperti pesawat angkut, kapal patroli, kapal perang, radar, munisi, kendaraan tempur, hingga sistem drone memiliki daya saing yang cukup kuat untuk memasuki pasar global.
“Ekspor produk pertahanan tidak hanya akan meningkatkan devisa negara, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan pengaruh strategis Indonesia di dunia internasional,” katanya.
Menuju Konsep Defence Economy 5.0
Sebagai langkah selanjutnya, Budhi mengusulkan konsep Defence Economy 5.0, yang merupakan integrasi antara sektor pertahanan, industri, teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan pembangunan nasional.
Dalam konsep ini, sektor pertahanan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari keamanan, tetapi juga sebagai salah satu pendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Budhi mengidentifikasi lima sasaran utama yang harus dicapai, termasuk membangun kekuatan militer yang kredibel, memperkuat industri pertahanan nasional, mempercepat penguasaan teknologi strategis, meningkatkan ekspor produk pertahanan, serta menciptakan efek pengganda ekonomi untuk sektor-sektor lainnya.
“Keberhasilan pembangunan pertahanan tidak seharusnya hanya dinilai dari jumlah kapal perang, pesawat tempur, atau rudal yang dimiliki. Kekuatan pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mengubah investasi di bidang pertahanan menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, dan industri yang berkelanjutan,” tegasnya.
Budhi juga menambahkan bahwa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sektor pertahanan perlu diposisikan sebagai investasi strategis yang dapat memberikan tiga manfaat utama sekaligus, yakni dividen keamanan, dividen ekonomi, dan dividen teknologi.
“Jika diterapkan secara konsisten, sektor pertahanan tidak hanya akan berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi mesin utama pertumbuhan nasional, penggerak industrialisasi, serta fondasi kemandirian Indonesia di abad ke-21,” pungkasnya.
